Fokus penelitian ini adalah tentang kebijakan formulasi hukum pidana terhadap prostitusi online. Fokus kajian ini dipandang penting dilakukan sebab formulasi kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi online yang ada selama ini, dipandang tidak jelas dan pengakuan terhadap jenis kejahatan ini masih belum utuh karena pengaturanya bersifat parsial dan cenderung bersifat diskriminatif. Konsekwensinya bertolak belakang dengan prinsip non diskriminasi dan equality before the law dan menunjukan adanya ketidak adilan serta tidak adanya jaminan kepastian hukum dengan terjadinya kekosongan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dan pengguna jasanya.
Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini yaitu tentang (1) Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia; (2) Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia sehingga belum mencerminkan nilai keadilan dan (3) Rekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.
Paradigma dalam peneitian ini adalah kontruktivisme (constructivism), yang bertujuan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dalam system hukum pidana pada hukum pidana materiil. Dengan pendekatan yuridis normatif, sebagai pendekatan utama dan dilakukan melalui pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum dan kajian komparatif.
Adapun temuan penelitian ini adalah (1) formulasi yang ada dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik belum bisa digunakan untuk menjerat semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, ketentuannya bersifat parsial dan diskriminatif, sehingga menjadi faktor kriminogen berkembangnya jenis kejahatan ini. (2) Kelemahan dalam Hukum Positif terlihat dari aspek substansi, struktur dan kultur, (3) Rekonstruksi ideal kebijakannya adalah dengan merekonstruksi Pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 dan Pasal 45 ayat (1) UU No 19/2016 yang berasaskan non diskriminatif dan adanya kesamaan kedudukan di muka hukum yang di bersumber dari penggalian nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan kajian perbandingan.
Dari temuan penelitian tersebut direkomendasikan bahwa tindak pidana prostitusi online perlu diatur secara lebih tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pengakuan yang utuh terhadap jenis kejahatan ini sehingga mampu menyesaikan persoalan-persoalan yang timbul di lapangan.

Kata kunci : Rekonstruksi, Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana, Prostitusi Online, Keadilan