Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh dan terhadap anak makin menarik, mengingat usia anak yang terlibat dalam kasus tersebut makin berusia muda khususnya anak sebagai pelaku. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuka peluang adanya penyelesaian kasus anak yang berkonflik

dengan hukum melalui diversi. Namun dalam prakteknya masih banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), yang diselesaikan dengan

menggunakan pendekatan pidana secara umum.Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama adalah mengkaji pelaksanaan penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditahapan penyidikan saat ini, kedua mengkaji kelemahan-kelemahan pelaksanaan penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditahapan penyidikan , dan ketiga merekontruksi regulasi kebijakan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum ditahapan penyidikan yang berbasis nilai keadilan.Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori keadilan Aristoteles, John Rawls dan Islam, teori kebijakan kriminal, teori kriminologi dan teori hukum progresif.

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatanyuridis empiris. Subjek penelitian adalah Anak, petugas Balai Pemasyarakatan Purwokerto, Petugas Kepolisian (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen), sedangkan objek penelitian adalah dokumen diversi. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif.

Rekonstruksi regulasi diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan berbasis keadilan adalah untuk mewujudkan pelaksanaan diversi agar memenuhi sesuai nilai keadilan serta mengedepankan perlindungan kepentingan anak. Adapun pasal yang direkontruksi adalah Pasal 5 ayat

mengenai kewajiban pelaksanaan diversi, Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban melaksanakan diversi dan Pasal 8 ayat (3) mengenai kepentingan anak yang harus dikedepankan. Rekonstruksi regulasi ini diharapkan menjadi perbaikan bagi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara substansial akan lebih mencerminkan nilai keadilan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Nilai Keadilan.