Penelitian ini ber tujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi melalui civil forfeiture. Merekonstruksi pengembangan civil forfeiture untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.
Penelitian ini menggunakan Penelitian Doktrinal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Teknis Analisis Data adalah metode analisis Normatif Kualitatif.
Simpulan Penelitian ini adalah: Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 30 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf (a), diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pengaturan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture.Pertama, dalam mengimplimentasikan Civil Forfeiture dibutuhkan suatu keahlian tersendiri untuk membuat gugatan Civil Forfeiture terutama dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya sebuah dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubunngan terhadap tindak pidana. Kedua, Civil Forfeiture adalah mengenai keterbatasan atau kapasitas dalam megambil aset hasil tindak pidana yang pada umumnnya tidak seperti criminal forfeiture yang hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan kuat terkait dengan sebuah tindak pidana. Ketiga, Civil Forfeiture tidak bertujuan untuk menghukum pelaku sehingga tidak dapat menjerat pelakunya ke dalam ranah hukum pidana tanpa harus melibatkan instrumen criminal forfeiture. Ketiga, Rekonstruksi pengembangan civil forfeiture untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat yaitu Kejahatan Korupsi bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”, dan undang – undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam sila ke 5 tanggung jawab negara selain memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga memberikan keadilan sosial, perampasan aset oleh negara memberikan langkah yang lebih maju sehingga koruptor tidak dapat bergerak dan leluasa menggunakan hasil korupsinya untuk digunakan sebagai alat penghilangan kasus korupsi.

Kata Kunci: Rekontruksi, Pengembangan Civil Forfeiture, Kerugian Keuangan Negara, Nilai Keadilan Bermartabat.