Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis konstruksi tindakan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif saat ini, adapun kelemahannya yang mempengaruhi peraturan tindakan kepolisian terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi dan rekonstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi yang berdasarkan nilai- nilai keadilan.

Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian yaitu grand teori : teori keadilan, middle teori : teori negara hukum dan applied teori : teori sistem peradilan pidana terpadu.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris yang bersumber pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik Polri, Hakim Konstitusi, Kejaksaan, Akademisi dan Advokat serta didukung dengan sumber referensi melalui studi pustaka.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : (1). konstruksi tindakan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif saat ini belum memberikan rasa keadilan karena; (2). Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi peraturan tindakan kepolisian terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi adanya tumpang tindih kewenangan penyidikan korupsi dan kewenangan KPK yang sangat tinggi; (3). rekonstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi yang berdasarkan nilai- nilai keadilan yaitu rekonstruksi nilai dengan mewujudkan tindakan kepolisian terhadap Hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan asas persamaan dimuka hukum (equality before the law) dan penemuan teori hukum barunya adalah Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 kontra-produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi, karena pasal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Rekonstruksi Peraturan, Tindakan Kepolisian, Nilai, Keadilan