Penulisan disertasi ini dilatarbelakangi adanya persoalan kebijakan pertanahan pada sistem pendafataran tanah yang melahirkan birokrasi dan pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien. Produk hukum pertanahan yang diatur berdasarkan PP. 24/1997 merupakan peraturan pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok (UUPA) yang mengatur; tentang ketentuan-ketentuan sistem birokrasi dan pelayanan publik ATR/BPN. akan tetapi pada kenyataannya, kebijakan Menteri Agraria dan ATR/Kepala BPN inkonsisten dengan dasar-dasar hukumnya yaitu hukum untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan, khususnya tentang pengaturan jenis hak dan pemberian hak yang kuang efektif dan efisien, baik penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan hak atas tanah. Tidak kecuali pemetaan dan pengawasannya, terlalu rumit dan rigit. Isu atau permasalahan yang dikedepankan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya hukum negara yang mengatur tentang sistem pendaftaran tanah yang selama ini bersifat sentralistik, tidak integratif dan bersifat ego sektoral, sehingga banyak menimbulkan tumpang tindih pengaturan atas penguasaan, pengelolaan, penggunaan, dan pemilikan hak atas tanah, lebih khusus pada penguasaan hak atas tanah BUMN/BUMD.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa kebijakan pendaftaran tanah terhadap pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah BUMN atas nama PLN Regional Jateng belum efektif dan efisiensi? Bagaimana kelemahan-kelemahan implementasi kebijakan pendaftaran tanah terhadap pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah BUMN atas nama PLN Regional Jateng saat ini? Bagaimana rekonstruksi kebijakan pendaftaran tanah terhadap pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah BUMN atas nama PLN Regional Jateng yang efektif dan efisien?
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah socio legal dengan tradisi penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma constructivism. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan hukum progresif pada pencapaian keadilan sosial.
Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa alasan atau faktor perlunya Rekonstruksi Kebijakan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien yaitu 1) Perlu keseimbangan hubungan hukum para pihak dalam pendaftaran HAT dan 2) Perlu keseimbangan hubungan hukum antara Notaris-PPAT dengan ATR/BPN dalam pendaftaran HAT, 3) Perlu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT, 4) Perlu keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara (HMN) terhadap penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemenfaatan HAT, 5) Perlu penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT. Sehingga perlu rule breacking terhadap Pasal 2, 4, 16, dan 53 UUPA serta beberapa ketentuan terkait pada PP no. 24 Th 1997.
Berdasarkan temuan tersebut, maka konstruksi yang ditawarkan peneliti sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pendaftaran tanah yaitu: konstruksi kebijakan pendaftaran tanah dengan konsep penyederhanaan hak-hak atas tanah dan Asas Efektifitas Efisiensi, guna penguatan pengawasan dan mempermudah pemetaan serta redistribusi HAT. Perlu memperteguh dan menguatkan asas keakurasian data serta mengutamakan prinsip keadilan sosial terhadap keseimbangan kepentingan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah.

Kata Kunci: Kebijakan, Konstruksi Efektifitas, Efisiensi HAT, Birokrasi dan Sistem Pendaftaran HAT Serta Nilai Keadilan Sosial.