Proses mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan lokasi penelitian di Pengadilan Agama kelas IA Semarang. Pada penelitian ini penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan pakar hukum kota Semarang terhadap faktor besarnya kegagalan mediasi di pengadilan agama kelas IA Semarang adalah tidak adanya iktikad baik para pihak untuk mengambil langkah perdamaian, kurang profesionalitas mediator serta tidak seimbangnya jumlah mediator dengan jumlah perkara yang masuk untuk dimediasi. Dengan adanya faktor tersebut menjadikan angka keberhasilan mediasi masih sangat minim. Padahal dengan adanya proses mediasi tersebut bertujuan baik bagi masyarakat serta dapat mempererat kembali tali silaturahmi

Kata Kunci: Pakar Hukum, Kegagalan, Mediasi