Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor
saat ini; pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian
pembiayaan kredit kendaraan bermotor saat ini belum berbasis nilai keadilan; serta
rekonstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan
kredit kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah menggunakan
metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan perlindungan hokum terhadap
konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK. Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2001 tentang BPKN, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaaraan Konsumen Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM, Peraturan Pemerintah Nomor
302 Tahun 2001 tentang Pendaftaran LPKSM Peraturan Pemerintah Nomor 350
Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 01/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Tehadap Keputusan BPSK
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-Dag/Per/3/2010
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor
76/2010tentangJuknis Tata Cara PemilihanCalonAnggota BPSK, danSekertariat
BPSK, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor
40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (2)
Pelaksanaan perlindungan hokum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan
kredit kendaraan bermotor belum berbasis keadilan dikarenakan masih adanya
penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu biasanya
lembaga pembiayaan juga sering tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke
Kantor Pendaftara Fidusia. Ekseskusi jaminan fidusia tidak boleh melanggar asas
perlindungan konsumen tentang keamanan dan keselamatan konsumen serta
kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999. Disamping itu juga tidak boleh melanggar hak-hak konsumen. Konsumen
berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; serta (3) Rekonstruksi perlindungan hokum terhadap konsumen dalam
perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan
terletak pada kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian
Pembiayaan Kredit, Kendaraan Bermotor, Nilai Keadilan.