Kusuma, Tiyar Cahya (2019) Konsep Ideal Pengawasan Terhadap Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf |
![]() |
Text
bab I.pdf |
![]() |
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab V.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Adanya lembaga-lembaga pengawasan menunjukkan kemauan keras
pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan
jumlah lembaga pengawasan yang aktif melakukan pengawasan, maka secara
formal praktis tertutup setiap celah bagi penyelewengan dan penyalahgunaan
keuangan negara. Namun realitasnya pengawasan internal yang bersifat preventif
tersebut belum berfungsi secara maksimal. Kinerja lembaga pengawas internal ini
masih dipertanyakan dalam hal pencegahan penyelewengan keuangan daerah.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :1)Bagaimana eksistensi pengawasan keuangan
daerah antara BPKP dan Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis nilai keadilan?,2)Apa
Saja Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan
keuangan daerah? 3)Bagaimana konsep ideal pengaturan pengawasan keuangan
daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis
nilai keadilan
Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan deskripsi dan
gambaran menyeluruh, mengenai fungsi pengawasan Terhadap Keuangan Daerah
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada level kebijakan,
peraturan dan kelembagaan, kemudian menganalisis problematika tersebut
berdasarkan norma hukum, teori hukum dan metode penafsiran hukum, dengan
mengupayakan keseimbangan antara aspek filosofis yuridis dan sosiologis.
Penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan berupa peraturan presiden
terkait dengan arah kebijakan pengawasan yang mempunyai kewenangan
pengawasan keuangan daerah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dikarenakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dikoordinasikan oleh Menteri
Kata-kata kunci : Kelembagaan, Pengawasan Internal, Keuangan Daerah, Tata
Kelola Pemerintahan yang baik
Dosen Pembimbing: | Lazarus, Lazarus and Purnawan, Amin | UNSPECIFIED, nidn0606126501 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 10 Mar 2020 06:31 |
Last Modified: | 10 Mar 2020 06:31 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17274 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |