Manurung, Mangaraja (2019) Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (110kB) | Download (110kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (200kB) | Download (200kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (556kB) | Download (556kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (942kB) | Download (942kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (800kB) | Download (800kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (731kB) | Download (731kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab - VI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (186kB) | Download (186kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (232kB) | Download (232kB)

Abstract

Sebagai sebuah Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum,
Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan sistem beracara yang berpedoman
pada HIR dan RBg, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun pada
pelaksanaanya, hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yang mengacu
pada HIR dan RBg justru dianggap gagal dalam mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian lebih
lanjut serta analisis kewenangan dan kelemahan Pengadilan Hubungan Industrial
guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
Implikasinya, terdapat pandangan bahwa perlu diadakan pembentukan
(rekonstruksi) kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam UU Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Berdasarkan uraian diatas, maka permasahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
dalam rangka mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?. 2)
Apakah yang menjadi kelemahan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial
untuk mencerminkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?, 3)
Bagaimana rekonstruksi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial guna
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?
Penelitian ini bersifat deskriptif, maka jenis penelitian yang sesuai untuk
menjawab hal tersebut adalah socio legal research. Sumber data penelitian
diperoleh dari data primer dan sekunder, untuk mengumpulkan data primer
dilakukan melalui pengamatan dan wawancara dari praktek Pengadilan
Hubungan Industrial terutama sedangkan untuk memperoleh data sekunder
dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa perundang-undangan,
hasil hasil penelitian, karya karya ilmiah, kamus serta bahan hukum sekunder dan
tertier yang relevan dengan masalah ini.
Implikasi teoritis penelitian ini adalah pemberian kewenangan kepada
Pengadilan Hubungan Industrial berupa lex specialist yang mengintegrasikan nilai
keseimbangan Pancasila yaitu moral-religius, humanistik dan kemasyarakatan
serta Implikasi praktis berupa melaksanakan rekonstruksi yuridis, yakni
Pemerintah bersama DPR RI segera merevisi ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, setidaknya ada 11
(sebelas) pasal yang perlu segera diadakan amandemen, dikarenakan Praktik
Pengadilan Hubungan Industrial belum mencerminkan hukum yang progresif dan
nasionalistik serta belum mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan
berbiaya ringan, sehingga harus diatur oleh hukum yang yang bermanfaat dan
berkeadilan.
Kata Kunci : Pengadilan Hubungan Industrial, Peradilan Cepat, Sederhana dan
berbiaya ringan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Purnawan, Amin | nidn0605036205, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Mar 2020 06:24
Last Modified:	10 Mar 2020 06:24
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17264

Actions (login required)

View Item