Tesis ini mengkaji pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi, dengan studi kasus Putusan DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika, termasuk di kalangan pejabat negara dan aparat penegak hukum, menunjukkan adanya permasalahan serius di tingkat nasional yang dapat mengancam masa depan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan militer dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kajian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan. Studi kasus yang diteliti, yakni Putusan DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019, melibatkan terdakwa X yang terbukti menggunakan narkotika golongan I untuk konsumsi pribadi.
Hasil penelitian ini Anggota TNI yang terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan militer. Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Akhyar dijatuhi pidana penjara serta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai bentuk tanggung jawab pidana dan administratif.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anggota TNI, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Pengadilan Militer.