Ketersediaan pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat adalah merupakan
tanggungjawab Pemerintah, demikian juga halnya Pemerintah berkewajiban
mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan
nasional. Akan tetapi kegagalan panen khususnya pertanian sawah, tidaklah dapat
dihindari, yang disebabkan oleh faktor alam, baik itu bencana alam maupun perubahan
iklim yang ekstrim, serta serangan hama. Hal ini jelas membuat petani menjerit karena
mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara, upaya pemerintah dalam
mensosialisasikan asuransi pertanian sebagai wujud dalam perlindungan dan
pemberdayaan petani, justru tidak dapat menjamin kerugian yang dialami oleh petani,
sehingga petani padi selalu menanggung sendiri resiko kerugian yang dialami akibat
gagal panen tersebut. Penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi perlindungan dan
pemberdayaan petani berbasis nilai keadilan. Yang menjadi permasalahan disini adalah
benarkah perlindungan dan pemberdayaan petani saat ini sudah berbasis nilai keadilan,
kelemahan-kelemahan apa saja yang timbul dalam perlindungan dan pemberdayaan
petani dalam praktek dilihat dari aspek substansi hukum, Struktur Hukum dan Kultur
Hukum, serta bagaimana rekonstruksi perlindungan dan pemberdayaan petani berbasis
nilai keadilan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini adalah
metode penelitian hukum normative dan penelitian empiris yaitu dengan pengumpulan
data secara studi pustaka (library research), penelitian lapangan dan wawancara. Data
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder yang telah diperoleh
kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan
yang ada yang berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada.
Bahwa Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani saat ini, bila dilihat dari
isinya tidak sesuai dengan namanya. Apabila dilihat kelemahan-kelemahan Undangundang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
Petani
yang
berlaku
saat
ini,
masyarakat
petani

tidak

akan pernah merasakan apa itu keadilan yang membawa kesejahteraan. Agar
Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu, sesuai dengan isi dan
namanya, serta nilai keadilan dapat terwujud dirasakan petani, rekonstruksi terhadap
Undang-undang tersebut harus dilakukan: identitas lahan agar mengacu kepada rencana
tata ruang dan wilayah, pembayaran premi dengan subsidi penuh dari pemerintah,
pengawasan dari kegagalan dan keberhasilan petani haruslah lembaga yang independen,
serta biaya pertanggungan sebagai ganti kerugian yang perlu diatur adalah batas toleransi
kerusakan yang tidak dapat ganti rugi.

Kata Kunci: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Jaminan Hasil Pertanian,
Asuransi Pertanian, Asuransi Usaha Tani Padi.