Budiman, Haris (2019) Rekonstruksi Kebijakan Daerah Di Bidang Tata Ruang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (443kB) | Download (443kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (91kB) | Download (91kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (22kB) | Download (22kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (580kB) | Download (580kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (410kB) | Download (410kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (406kB) | Download (406kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (541kB) | Download (541kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (308kB) | Download (308kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (406kB) | Download (406kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (19kB) | Download (19kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (183kB) | Download (183kB)

Abstract

Kebijakan tata ruang harus direncanakan dengan baik agar penyelenggaraan
penataan ruang dapat mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaan terjadi ketidakjelasan peraturan yang
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan tata ruang di daerah, akibatnya
rencana tata ruang hanya dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tidak sampai
pada Rencana Detail Tata Ruang, sehingga banyak kebijakan yang dibuat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berbasis keadilan. Karena terjadi alih
fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu perlu ada perubahan orientasi dalam pelaksanaan
kebijakan tata ruang di daerah dengan memadukan aspek kesejahteraan dan keadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kontruksi kebijakan daerah di
bidang tata ruang yang belum berbasis keadilan, untuk menemukan dan menganalisis
kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang yang
belum berbasis keadilan serta untuk menemukan dan merekontruksi kebijakan daerah di
bidang tata ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio legal research, yaitu pendekatan
penelitian berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya
terhadap kebijakan penataan ruang di daerah, dilakukan dengan pengamatan, wawancara,
observasi dan perbandingan. Informan dan responden dipilih dengan teknik purposive
sampling, validasi data menggunakan triangulasi. Teori hukum yang digunakan adalah
teori negara hukum, teori keadilan, teori bekerjanya hukum, teori Sistem Hukum, serta
teori hukum Responsif dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa
ketidakjelasan peraturan, kontruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang hanya
dirumuskan dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
belum dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga kebijakan tata ruang
di daerah belum berbasis keadilan. Kelemahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
tata ruang secara substansi akibat ketidak jelasan peraturan perundang-undangan, secara
struktural, lembaga pengelola tata ruang yaitu Badan Koordinasa Penataan Ruang
(BKPR) bersifat sementara (ad-hoc) dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang
merupakan bawahan Kepala Daerah. Kelemahan secara kultural terletak pada rendahnya
tingkat partsisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tata ruang di daerah. Upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam pengelolaan tata ruang
di daerah dapat diatasi dengan mengembangkan nilai-nilai kelestarian, kebermanfaatan
dan partisipasi masyarakat, serta merekontruksi Undang-Undang Penataan Ruang dengan
penambahan asas kelestarian dan asas kebermanfaatan, serta mengatur kewajiban daerah
untuk merumuskan rencana tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rekontruksi Peraturan Daerah tentang RTRW
dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan RTRW dan RDTR dalam satu Peraturan
Daerah, dalam rangka menjaga tujuan keberlanjutan pembangunan (sustainable
development goals) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Kata kunci : Kebijakan Daerah, Penataan Ruang, Rekontruksi

Dosen Pembimbing:	Eman, Eman and Purnawan, Amin | UNSPECIFIED, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Mar 2020 07:01
Last Modified:	09 Mar 2020 07:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17254

Actions (login required)

View Item