Sinabariba, Darwin (2019) Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (150kB) | Download (150kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (215kB) | Download (215kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (578kB) | Download (578kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (430kB) | Download (430kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (190kB) | Download (190kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (489kB) | Download (489kB)

Abstract

Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan yang
diancamkan bagi pelaku tidak cukup daya paksa untuk mematuhi peraturan yang
ada. Tujuan penelitian menemukan dan menganalisis regulasi terhadap
pelanggaran tata ruang tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) saat ini yang
belum mencerminkan keadilan; untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-
kelemahan regulasi terhadap pelanggaran tata ruang tentang Garis Sempadan
Bangunan (GSB) saat ini; dan untuk merekonstruksi regulasi terhadap
pelanggaran tata ruang tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai
Keadilan. Penelitian ini dengan paradigma konstruktivisme. Sifat penelitian yaitu
deskriptif, dan perskriptif, dengan metode penelitian hukum normatif dan metode
penelitian hukum sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi
dan Wawancara. Sumber data dari Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data
dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya bahwa penegakan hukum
terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang terkesan sia-sia,
dikarenakan pelanggaran-pelanggaran masih saja terjadi secara terus menerus.
Dalam Rumusan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ataupun Pasal
184 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015, bahwa ancaman pidana
terkait hukuman dan denda masih tergolong ringan dan belum memberikan “daya
paksa” kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Kelemahan-
Kelemahan regulasi terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) saat
ini, bahwa lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan
(GSB) berimplikasi terhadap karena masyarakat tidak mempunyai kekhawatiran
jika melakukan pelanggaran. Penindakannya sanksi administrasi dan/atau sanksi
paling berat pembongkaran bangunan gedung. Perlu dilakukan rekonstruksi nilai,
bahwa dalam pengenaan sanksi pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB)
dengan ancaman pidana terkait hukuman dan denda agar diperberat dan harus
memberikan “daya paksa” kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut.
Perlu rekonstruksi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Bangunan Gedung, sehingga ancaman pidana terkait hukuman dan
denda terhadap pelaku harus diperberat. Temuan teori hukum barunya: Teori
Penegakan Hukum GSB (Garis Sempadan Bangunan) yang Berkeadilan, artinya
Teori Penegakan Hukum GSB (Garis Sempadan Bangunan) dalam memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah dengan nilai keseimbangan dan nilai keadilan
untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata berdasarkan Pancasila.
Kata Kunci: Garis Sempadan Bangunan, Pelanggaran, Penegakan Hukum,
Keadilan.

Dosen Pembimbing:	I Gusti, I Gusti and Darwinsyah, Darwinsyah | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Mar 2020 06:59
Last Modified:	09 Mar 2020 06:59
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17248

Actions (login required)

View Item