Sihombing, Arifin (2019) Rekonstruksi Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (150kB) | Download (150kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (218kB) | Download (218kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (554kB) | Download (554kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (839kB) | Download (839kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (358kB) | Download (358kB)

Abstract

Terkesan hanya dengan pengusulan atau pengajuan partai politik atau
gabungan partai politik sajalah seseorang dapat mencalonkan dirinya sebagai
calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Hegemoni dan penetrasi
kewenangan partai politik dalam konteks ini memang sedemikian besar dan
kuatnya, sehingga menurut sebagian kalangan masyarakat dianggap bahwa
peraturan perundang-undangan di satu sisi terlalu tolerable dan permissive
terhadap partai politik yang merugikan hak-hak konstitusional khususnya calon
perseorangan. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dan menemukan Pencalonan
Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia; untuk menganalisis
dan menemukan Kelemahan-kelemahan Pencalonan Perseorangan Dalam
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia; serta untuk merekonstruksi Pencalonan
Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Yang Berbasis Nilai
Keadilan. Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Sifat
penelitian yaitu deskriptif, dan perskriptif. Metode penelitian yuridis normatif dan
yuridis sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan
Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data
Sekunder. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya, bahwa
kesulitan menjadikan gagalnya Bakal Calon Perseorangan karena persyaratan
pencalonan yang sulit dipenuhi. Selain itu sejumlah dukungan dari pemilih juga
keseluruhan dukungan harus difaktualkan dengan metode sensus dengan menemui
langsung setiap pendukung calon. Berdasarkan syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang, maka memperberat syarat jalur perseorangan.
Begitu juga dengan tambahan syarat bagi calon jalur perseorangan. Menurut
Penulis, bahwa dalam mengimplementasikan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 48 ayat
(6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 harus ada Nilai Keseimbangan dan
Nilai Keadilan terhadap Pencalonan Perseorangan dengan merekonstruksi
Rumusan Pasal 41 ayat (2) butir “a”, “b”, “c”, “d”, dan “e’; serta merekonstruksi
Rumusan Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai
Konsep Ideal ditemukan teori hukum baru, yaitu: Teori Pencalonan
Perseorangan Pilkada Yang Berkeadilan Sosial, artinya: Suatu Teori Dalam
Pemilihan Kepala Daerah guna sebagai sarana untuk menciptakan ruang
persaingan yang setara antara pencalonan perseorangan dengan pencalonan partai
politik, dengan memberikan kemudahan bagi calon perseorangan untuk
mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung yang Jujur,
Berwibawa yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Sosial.


Kata Kunci: Pilkada, Calon Perseorangan, Partai Politik, Nilai Keadilan.

Dosen Pembimbing:	I Gusti, I Gusti and Mashdurohatun, Anis | UNSPECIFIED, nim0631126401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Mar 2020 06:56
Last Modified:	09 Mar 2020 06:56
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17246

Actions (login required)

View Item