Diskresi merupakan fenomena yang amat penting dan fundamental, pejabat
pemerintahan dipidanakan karena mengambil kebijakan yang dianggap salah dan
merugikan keuangan negara. Tujuan Penelitian Disertasi ini adalah untuk
mengetahui, menganalisis dan mengkaji Pelaksanaan Kebijakan Diskresi Pejabat
Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik; untuk mengetahui,
menganalisis dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan
Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Saat Ini;
dan untuk Merekonstruksi Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam
Memutuskan Kebijakan Publik Berbasis Nilai Keadilan. Paradigma penelitian
konstruktivisme, sifat penelitian yaitu deskriptif, perspektif dan analistis. Metode
pendekatan yuridis Sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan
Observasi dan Wawancara. Sumber data Data Primer dan Data Sekunder. Analisis
data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya adalah situasi dilematis
pejabat pemerintahan kebijakan publik dengan batasan diskresi belum jelas, maka
parameter utama adalah kesesuaian dengan ketentuan hukum yang lebih luas
(legal) bagi penggunaan ruang diskresi, yakni tidak bertentangan dengan nilai-
nilai etika dan moral (ethical), kepentingan publik (citizen/pubic interest).
Kerancuan regulasi dalam Pasal 9 UUAP, padahal tindakan kewenangan diskresi
oleh Pejabat Pemerintahan dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang
ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan
dalam keadaan darurat/ mendesak demi kepentingan umum dengan rambu-rambu
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), begitu juga kerancuan
regulasi Penyalahgunaan wewenang Pasal 3 UUPTK bahwa tindakan yang
dilakukan mengandung perbuatan Diskresi. Merekonstruksi nilai Kebijakan
Dikresi, dalam rangka melakukan tindakan hukum, pejabat publik sering
melakukan tindakan di luar ketentuan hukum tertulis. Merekonstruksi nilai
penyalahgunaan wewenang dikarenakan tindakan pelaku mengandung perbuatan
diskresi untuk memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, maka ketentuan ancaman
pidana dalam ayat sebelumnya tidak diberlakukan dan diganti dengan ancaman
pidana yang lebih ringan. Teori hukum barunya adalah: Teori Diskresi
Berkeadilan Sosial, artinya Teori Diskresi yang berkeseimbangan dan berkeadilan
sosial dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang berbasis
kesejahteraan sosial.
Kata Kunci: Pejabat Pemerintah, Kebijakan Diskresi, Nilai Keadilan.