Lubis, Muhammad Ansori (2019) Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf |
![]() |
Text
bab I.pdf |
![]() |
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab V.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak dalam diversi telah
termuat dalam Pasal 93 UUSPPA, tapi masih banyak juga perkara-perkara anak
berhadapan dengan hukum yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.
Tujuan Penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini; untuk mengetahui, menganalisis dan
mengkaji Kelemahan-Kelemahan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian
Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat
Ini; dan untuk Merekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian
Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis
Nilai Keadilan. Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Sifat
penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif. Metode pendekatan
yuridis Sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan
Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data
Sekunder. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya yaitu:
Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan
peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan belum
ada kepastian hukum yang jelas dan masih memberikan opsi pilihan dengan
dan/atau tidak dengan peran serta masyarakat secara langsung. Kelemahan-
kelemahannya adalah bahwa Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran
serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang
dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.
Penyelesaian perkara anak melalui diversi walaupun tidak melibatkan peran serta
masyarakat, keputusan Diversi dianggap sah dan proses selesai dan tidak perlu
dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan,
maupun pemeriksaan pengadilan. Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut
harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak
dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi
diversi itu sendiri. Disertasi penulis dengan temuan teori baru, yaitu Teori
Diversi Berkeadilan, artinya Teori Penyelesaian Perkara Anak Di Luar
Pengadilan Yang Melibatkan Masyarakat Secara Langsung Dengan
Mengutamakan Musyawarah Untuk Mufakat Yang Berkeseimbangan Dan
Berkeadilan sebagai teori hukum baru merupakan konsep ideal yang dapat
digunakan dalam Implementasi Penyelesaian Melalui Diversi Dalam Perkara
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan.
Kata Kunci: Perkara Anak, Diversi, Peran Serta Masyarakat, Nilai Keadilan.
Dosen Pembimbing: | Mahmutarom, Mahmutarom and Khisni, Akhmad | UNSPECIFIED, nidn0604085701 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Mar 2020 07:13 |
Last Modified: | 06 Mar 2020 07:13 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17239 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |