Sukimin, Sukimin (2019) Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[thumbnail of cover.pdf] Text
cover.pdf

| Download (732kB)
[thumbnail of abstrak.pdf] Text
abstrak.pdf

| Download (38kB)
[thumbnail of daftar isi.pdf] Text
daftar isi.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of publikasi.pdf] Text
publikasi.pdf

| Download (879kB)
[thumbnail of bab I.pdf] Text
bab I.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of bab II.pdf] Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (1MB)
[thumbnail of bab III.pdf] Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (1MB)
[thumbnail of bab IV.pdf] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (313kB)
[thumbnail of bab V.pdf] Text
bab V.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (553kB)
[thumbnail of bab VI.pdf] Text
bab VI.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (80kB)
[thumbnail of daftar pustaka.pdf] Text
daftar pustaka.pdf

| Download (342kB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
memberikan kemandirian kepada desa untuk mengurus dan mengatur
pemerintahannya, sehingga peran aktif masyarakat dalam tata kelola
pemerintahan desa mutlak dilakukan, hal tersebut penting supaya tata kelola desa
dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Tujuan
penelitian adalah Untuk menemukan dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan
Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini Belum Berkeadilan;
Untuk menemukan dan menganalisis Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tata
Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini; dan untuk
Merekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa
Berbasis Nilai Keadilan.
Dalam Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme, sedangkan
metode pendekatan menggunakan pendekatan socio-legal research. Sumber data
dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Berkaitan dengan analisis data dilakukan dengan analisis deskritif kualitatif.
Hasil temuan penelitian bahwa Kebijakan Tata Kelola Desa belum
berkeadilan dikarenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah desa terdapat kelemahan terkait
tata kelola desa yaitu pada pasal 24 dan Pasal 75 ayat (1) dan (2), sehingga kedua
pasal tersebut perlu dilakukan perubahan agar memberikan keadilan dalam
kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa. Beberapa kelemahan yang
ditemukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama kelemahan substansi hukum,
bahwa peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung
jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan
prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi. Kelemahan kedua adalah budaya
hukum dimana budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal,
yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun
birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi. Kelemahan ketiga adalah
kelemahan struktur hukum berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Kelemahan
yang dimaksud adalah egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa. Kebijakan merekonstruksi tata kelola otonomi dan
pemberdayaan desa adalah untuk memberikan manfaat secara adil terhadap
pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan berbasiskan keterlibatan
masyarakat dan memperkuat kebijakan tata kelola keuangan yang berbasiskan
nilai keadilan berkelanjutan, sehingga Kepala Desa bukan sebagai Pemegang
kekuasaan yang bermakna memiliki otoritas tertinggi yang berpotensi
disalahgunakan. Rekonstruksi pasal dalam penelitian ini adalah merevisi pasal 24
dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga
mampu menjamin kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan berbasis nilai
keadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Tata Kelola, Otonomi Dan Pemberdayaan Desa,
Keadilan.

Dosen Pembimbing: Mahmutarom, Mahmutarom and Maryanto, Maryanto | UNSPECIFIED, nidn0629086301
Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 06 Mar 2020 04:01
Last Modified: 06 Mar 2020 04:01
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17235

Actions (login required)

View Item View Item