Purba, Ahmad Rusly (2019) Rekontruksi Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Terorisme Dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society) Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab V.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis wewenang TNI dan kelemahan-kelemahan
wewenang TNI dalam mengatasi terorisme di Indonesia saat ini, serta
merekonstruksi wewenang TNI dalam mengatasi terorisme secara proporsional
dalam perspektif masyarakat sipil berbasis kepastian hukum dan keadilan. Jenis
penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan, historis, sistem hukum, dan perbandingan
hukum. Sumber data penelitian diperoleh dari data sekunder, berupa bahan-bahan
hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data
yang digunakan adalah analisis deksriptif. Penelitian ini menemuukan: 1).TNI
belum dapat terlibat secara langsung dalam penanggulangan terorisme, karena
perumusan terorisme sebagai tindak pidana menimbulkan konsekuensi
penanggulangan terorisme berada dalam koridor penegakan hukum, yang
menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana. Peran TNI dalam proses
penanganan aksi terorisme tetap didasari pada kebijakan dan keputusan politik
negara sebagai wujud supremasi sipil. 2). Kelemahan wewenang TNI dalam
mengatasi terorisme dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor substansi
hukum yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan belum terdapat
harmonisasi hukum dan terkonsep secara terstrukur dan terintegrasi. Faktor
struktur hukum, pemahaman yang keliru dengan mengdikotomikan peran TNI
sebagai pertahanan negara dan peran Polri dalam menjaga keamanan negara,
karena belum terstruktur dan terintegrasi aktor keamanan dalam suatu konsep
“sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Budaya hukum TNI yang
cenderung militeristik masih menjadi hambatan keterlibatan TNI secara langsung
dalam penanggulangan terorisme, karena adanya asumsi berpotensi terjadinya
pelanggaran Hak-hak masyarakat sipil. 3). Rekonstruksi wewenang TNI dalam
menanggulangi terorisme dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan
berdasarkan rasionalitas dengan melaksanakan konformitas berbagai kepentingan
dalam merumuskan kebijakan hukum terkait pelaksanaan wewenang TNI dalam
mengatasi terorisme. Prinsip konformitas dapat dilakukan dengan merumuskan
kriteria-kriteria tertentu yang menjadi tolok ukur keterlibatan TNI dalam
mengatasi aksi terorisme, yang meliputi: a. Pelibatan TNI berdasarkan pendekatan
berbasis peristiwa, seperti : aksi terorisme di dalam Kapal, Pesawat dll. B.
Pendekatan skala ancaman atau dalam keadaan level krisis. c. Pelaksanaan tugas
bantuan TNI dalam keadaan di bawah level krisis terjadi atas permintaan Polri. D.
Pelibatan TNI bersifat BKO atau dibawah kendali operasi Polri. e. Pelibatan TNI
bersifat sementara dan terbatas pada keadaan level krisis.
Kata Kunci : Rekontruksi, Kewenangan TNI, Terorisme, Masyarakat Sipil,
Kepastian Hukum dan Keadilan.
| Dosen Pembimbing: | Eko, Eko and Umar, Umar | UNSPECIFIED, nidn0617026801 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 06 Mar 2020 03:59 |
| Last Modified: | 06 Mar 2020 03:59 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17230 |
Actions (login required)
 |
View Item |
