Harahap, Kasmudin (2019) Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa pariwisata merupakan suatu
sektor industri terpenting pada suatu negara yang berkembang, dapat meningkatkan
perekenomian negara, berdampak dan bernilai yang positif. Industri ini meningkatkan
pendapatan masyarakat, membuka lahan kerja dan usaha, pendapatan daerah dari pajak
dan keuntungan usaha milik pemerintah dan sebagainya. Bersamaan dengan itu
perkembangan pariwisata di Indonesia, juga memunculkan permasalahan, seperti
perlindungan hukum baik bagi Biro Perjalanan Wisata maupun Wisatawan.
Permasalahan Penelitian ini, yaitu: Mengapa perlindungan hukum Pengusaha
Pariwisata dan Wisatawan (Biro Perjalanan Wisata) dalam penanganan sektor
Pariwisata di Indonesia belum berbasis nilai keadilan bermartabat? Bagaimana
kelemahan-kelemahan perlindungan hukum Pengusaha Pariwisata dan Wisatawan saat
ini? Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum Pengusaha Pariwisata dan Wisatawan
yang berbasis keadilan bermartabat? Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris. Dengan jenis penelitian ini, fokuskan kajian diarahkan kepada kaidahkaidah
atau
norma-norma
hukum
dalam
hukum
positif
yang
berlaku.
Bahan
hukum yang diteliti terkumpul dari otoritas berupa bahan hukum primer
seperti peraturan perudang-undangan yang berlaku, bahan-bahan sekunder seperti
kepustakaan atau literatur. Diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi Biro
Perjalanan Wisata dan Wisatawan sebagai konsumen meliputi dua aspek. Pertama, ada di
dalam perjanjian paket wisata dan di luar perjanjian, dalam peraturan perundangundangan
diantara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan hukum bagi wisatawan merupakan kewajiban bagi biro perjalanan
wisata sebagai pelaku usaha di bidang jasa dan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun
daerah dengan adanya sertifikasi bagi Biro Perjalanan Wisata. Rekonstruksi perlindungan
hukum di sektor pariwisata yang terlihat masih menimbulkan persoalan rasa keadilan
dilakukan dengan cara menyeimbangkan perlindungan kepentingan bagi biro perjalanan
wisata dan wisatawan sesuai dengan peraturan pelaksanaan mengenai standar minimum
perjanjian antara Biro Perjalanan Wisata dengan Wisatawan agar semua pihak
mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang; manusia dimanusiakan dan industri
pariwisata di Indonesia akan berbasis pada Keadilan Bermartabat.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Biro Perjalanan Wisata,
Wisatawan, Keadilan Bermartabat.
| Dosen Pembimbing: | I Gusti, I Gusti and Khisni, Akhmad | UNSPECIFIED, nidn0604085701 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 06 Mar 2020 03:54 |
| Last Modified: | 05 Aug 2020 06:59 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17226 |
Actions (login required)
 |
View Item |
