Ketentuan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar
pengadilan bukan hanya belum diatur, bahkan dalam beberapa peraturan perundangundangan

dinyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan hanya berlaku untuk
penyelesaian perkara perdata. Tidak dimungkinkan penyelesaian perkara tindak
pidana di luar pengadilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas
disebutkan penyelesaian perkara/sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak
berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
Permasalahan penelitian hukum rekonstruksi mediasi penyelesaian sengketa
lingkungan hidup berdasarkan nila keadilan Pancasila, dengan menggunakan jenis
penelitian hukum normatif, yakni penelitian menggunakan data-data hukum yang
bersifat sekunder, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan bentuk karya
ilmiah lain serta peraturan perundang-undangan dan kasus lingkungan. Penelitian
hukum normatif dengan tujuan menemukan asas, prinsip atau doktrin hukum.
Penelitian ini disebut sebagai studi dogmatik atau doctrinal research.
Rekonstruksi mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan
nilai keadilan Pancasila, yaitu asas ultimum remedium dalam penegakan hukum
lingkungan hidup diganti dengan asas primum remedium agar sarana hukum pidana
dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan
hidup dapat segera dilakukan, serta rumusan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 diubah menjadi: Penyelesaian perkara di luar pengadilan
berlaku terhadap perkara perdata dan perkara tindak pidana lingkungan hidup
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Dalam rangka memberi dasar hukum tersebut, maka diperlukan melakukan
rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi
penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan pada
umumnya, dan perkara tindak pidana lingkungan hidup pada khususnya. Mediasi
dalam penyelesaian sengketa lingkungan harus ditujukan bagi upaya perlindungan
hukum terhadap fungsi lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip
pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan sekarang, tetapi juga pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa Lingkungan Hidup.