Diskresi kepolisian telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab
kepolisian. Dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18
telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang
legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan
tindakan lain yang bertanggung jawab. Pelaksanaan diskresi kepolisian diperlukan
apabila polisi menganggap penting unuk dilakukan, sebagai contoh apabila di
dalam berlalu lintas di jalan raya polisi lalu lintas mencermati terjadi kemacetan
yang luar biasa, lalu polisi dapat mengambil tindakan dengan memberi jalan bagi
kendaraan bermotor meskipun posisi lampu masih posisi merah dan menstop
kembali pada posisi merah berikutnya, dengan demikian kondisi kemacetan dapat
teratasi.
Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan, maka tujuan dari
penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan diskresi
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian pada saat ini. 2) Untuk mengkaji
dan menganalisa faktor apa saja yang yang mempengaruhi kewenangan diskresi
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. 3) Untuk mengkaji dan
menganalisa rekonstruksi kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi kepolisian di Indonesia yang berbasis keadilan dan kemanfaatan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan
sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata.
Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitiannya
adalah: 1) Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian banyak sekali peraturanperaturan
yang
berkaitan
dengan
petunjuk
pelaksanaan
tugas
baik
berupa
Perkap,

SOP
(Standar
Operational
Prosedur),
Juklak,
Juknis
sehingga
dalam
pengambilan

keputusan

untuk penerapan Diskresi ini agar benar-benar diberikan pembatasanpembatasan

yang betul-betul mengikat sehingga penyimpangan hukum dalam
penerapan Diskresi ini bisa diminimalisir terjadinya suatu penyimpangan hukum.
2) Tindakan yang diambil Polisi untuk melaksanakan kewenangan diskresi
memang mengandung sejumlah pertanyaan mengenai nilai-nilai dan prinsip yang
harus senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Polisi pada saat
kewenangan tersebut dijalankan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap
profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. 3) Rekonstruksi kewenangan
diskresi dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepolisian di Indonesia berdasarkan keadilan dan kemanfaatan dalam
pelaksanaan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 dan 2.

Kata Kunci : Rekonstruksi Kewenangan Diskresi, Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kepolisian