Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis kebijakan sanksi
pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum positif saat ini,
kelemahan- kelemahan kebijakan saksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu
lintas saat ini dan merekontruksi kebijakan sanksi pidana tindak pidana
kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila.
Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian
yaitu “Teori-Teori Pemidanaan”, meliputi teori absolut, teori relatif, teori
gabungan dan teori kontemporer.
Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis dengan metode
kualitatif untuk melihat secara langsung fakta- fakta yang ada di lapangan dalam
kaitannya dengan hukum yang hidup di masyarakat berperan menyelesaikan
tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Kebijakan sanksi
pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310, 311 dan 312
UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya jo
Peraturan Kapolri ( Perkap) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas; (2) Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana
kecelakaan lalu lintas saat ini yang mengacu UULAJR yaitu tidak ada pedoman
pemidanaan untuk denda yang tidak dibayar baik kesengajaan atau kelalaian, sulit
untuk melacak pelaku dalam perkara tabrak lari dan belum ada belum ada
kwalifikasi yuridis; dalam penegakan hukum banyak menggunakan Restorative
Justice; ada aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia tidak
profesional, bermental buruk; serta partisipasi masyarakat yang tidak tertib;
(3) Rekontruksi kebijakan sanki pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas
berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila, meliputi kebijakan sanksi pidana
tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana dengan
merekontruksi Pasal 310, 311 dan 312 UULAJR dengan mengganti sanksi pidana
denda menjadi ganti kerugian dan adanya nilai- nilai Pancasila dengan ide
keseimbangan antara pelaku dan korban sebagai wujud kepastian hukum, manfaat
dan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada korban.

Kata Kunci : Rekontruksi, Kebijakan Sanksi Pidana, dan Nilai- Nilai Keadilan
Pancasila