Khaerudin, Ariy (2019) Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional Keraton Surakarta Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab V.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai karya masyarakat adat
dibutuhkan sebagai bahan baku ekonomi kreatif. Namun penggunaannya
ditengarai banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan belum mendapat
pelindungan dalam undang-undang secara positif (Positive Protection). Maka
tujuan penelitian berupaya untuk: 1). menganalisis dan menemukan hakikat
eksistensi pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.
2).Menganalisis dan menemukan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang
dirasakan belum berkeadilan bagi Keraton Surakarta sebagai pemangku
kepentingan. 3). Menganalisis dan menemukan rekonstruksi hukum pemanfaatan
ekspresi budaya tradisional keraton surakarta berbasis nilai keadilan. Metode
penelitian yang digunakan yuridis empiris atau normatif empiris dengan
paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian: 1) Hakikat eksistensi pengaturan
pemanfaatan EBT berada pada Konvensi, deklarasi internasional maupun
sejumlah perundingan yang memberikan pelindungan secara defensif dan positif.
Secara Nasional pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional belum diatur
secara positif dalam perundang-undangan di Indonesia. 2). Pemanfaatan EBT
Keraton Surakarta belum berkeadilan, dari sisi: a) substansi hukum, ketiadaan
norma hukum baik ditingkat Nasional maupun daerah yang mengakui dan
menempatkan secara jelas Keraton Surakarta sebagai masyarakat adat dan sebagai
entitas pemilik EBT (owner/Beneficiary) dari ekspresi budaya tradisional hingga
tidak ada pengaturan pemanfaatannya serta sanksi atas pemanfaatan yang tidak
sesuai nilai-nilai komunal. b) Struktur hukum, belum ada lembaga yang menaungi
terhadap pelindungan atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional baik ditingkat
Nasional maupun daerah. c) Kultur hukum, ditunjukkan kultur masyarakat sendiri
termasuk pelaku usaha belum menghargai maksud dan tujuan nilai-nilai filosofi
ekspresi budaya tradisional dari keraton Surakarta. 3). Rekonstruksi hukum
pemanfaatan EBT Keraton Surakarta berbasis nilai keadilan, a) melakukan
rekonstruksi nilai-nilai keadilan dengan memberikan pengakuan atas identitas
masyarakat adat khususnya Keraton Surakarta sebagai pemilik hak komunal,
memberikan keseimbangan antara nilai individu dan komunal dalam pemanfaatan
ekspresi budaya tradisional dan peluasan kewenangan konkuren daerah dalam
pelindungan KI Komunal khususnya pada Keraton Surakarta. c) Rekonstruksi
norma hukum pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian EBT
dalam ketentuan umum, pasal 38 guna, merubah ketentuan pemanfaatan EBT
yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga akan harmonis
dengan ius constituendum. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
pasal 15 mengenai urusan pemerintah lampiran sub V urusan kebudayaan dengan
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Hukum, EBT, Surakarta, Keadilan
| Dosen Pembimbing: | Teguh, Teguh and Wahyuningsih, Sri Endah | UNSPECIFIED, nidn0628046401 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 06 Mar 2020 03:38 |
| Last Modified: | 06 Mar 2020 03:38 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17194 |
Actions (login required)
 |
View Item |
