Siswanto, Renda Sabita Noris (2019) Rekonstruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkeadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (808kB) | Download (808kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (238kB) | Download (238kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (150kB) | Download (150kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (879kB) | Download (879kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab II.pdf Baca Disini (735kB) | Download (735kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (410kB) | Download (410kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (536kB) | Download (536kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (239kB) | Download (239kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (326kB) | Download (326kB)

Abstract

Penelitian dengan judul ” Rekontruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa yang berkeadilan” bertujuan untuk merumuskan politik
hukum tentang kewenangan desa dalam mengatur desanya sendiri berdasarkan adat
dan budaya masing-masing yang selama ini berlaku yang bertujuan demi keadilan
bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative,
dengan pendekatan teori keadilan, teori kepastian hukum serta teori rekontruksi.
Dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa
peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu
hukum terkait dengan masalah yang di teliti. Berdasarkan metode tersebut penelitian
menghasilkan pada pokoknya (1) Politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa yang berlaku saat ini masih ada Penyeragaman secara terstruktur
yang dinormakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini dapat menghilangkan ciri khas
desa hal ini dapat di lihat dari pemilihan kepala desa sebagaimana di atur dalam pasal
31 sampai dengan pasal 39 UU No. 6 tahun 2014.(2)
Problematika
politik
hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dengan adanya
menyeragamkan penyelenggaraan pemerintahan desa bertentangan dengan tujuan
bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945
bahwa negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia”, penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan desa juga merupakan
pengingkaran dari konsep otonomi asli desa dan bertentangan dengan Pasal 18B ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI” (3) maka di
perlukan rekontruksi politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa yang berkeadilan serta demi kepastian hukum yang memiliki adat dan budaya
yang lebih tua dari negara Indonesia, desa harusnya di beri kewenangan sendiri untuk
mengatur dirinya sendiri termasuk pemilihan kepala desa sebagaimana yang di atur
pasal 31 sampai dengan pasal 39 UU No. 6 tahun 2014, hal ini demi demi demi
keadilan dan kepastian hokum desa yang memiliki adat dan budaya yang lebih tua
dari negara Indonesia hal demikian sesuai dengan Undang-Undang Dasar republik
Indonesia tahun 1945

Kata kunci : Rekonstruksi, Undang-Undang NO. 14 tahun 2014 Tentang
Desa, keadilan

Dosen Pembimbing:	Eman, Eman and Wahyuningsih, Sri Endah | UNSPECIFIED, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 03:34
Last Modified:	06 Mar 2020 03:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17185

Actions (login required)

View Item