Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan negara melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercaya. Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan UUJN Pasal 2, dengan diangkatnya Notaris sebagai Pejabat Umum maka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa terpengaruh badan Eksekutif dan badan lainya dan dapat bertindak netral dan independen.
Tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui dan menganalisis Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Kabupaten Kudus, Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembuatan Akta Koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Kudus.
Dalam rangka menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu peneliti tidak hanya mengunakan hukum positif yang diterapkan di Indonesia tetapi juga mewawancarai Notaris di Kudus, dan spesifikasi menggunakan deskriptif yaitu bersifat kualitatif. sehingga akan diperoleh hasil yang kongkrit dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data yang ada pada Kantor Notaris di wilayah Kudus.
Hasil peneliti yang didapat bahwa Notaris dalam pembuatan akta Koperasi harus melalui Rapat Anggota Koperasi sampai Proses Pengesahan Akta oleh Pejabat yang berwenang yaitu Menteri, dasar hukum yang digunakan dalam pembatan Akta Koperasi yaitu UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hasil dari peneliti setelah diwawancarai dari tiga Notaris senior di wilayah Kudus sebagai samplenya menyimpulkan bahwa ada beberapa Notaris muda yang belum mendaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Adapun solusi dalam pembuatan akta Koperasi adalah Notaris yang masih baru yang belum mendaftarkan diri menjadi NPAK yang diatur dalam Kepmen Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 maka segera melakukan pendaftaran.

Kata Kunci: Peran Notaris, pembuatan akta, Koperasi