Nuraulia, Bayu (2019) Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah membawa
perubahan yang signifikan didunia pertanahan Indonesia. UUPA dan seperangkat
peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan jaminan hukum bagi
para pemegang hak atas tanah. Namun dalam kenyataanya tanah tidak dapat
terlepas dari permasalahan, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Cirebon yaitu
munculnya sertipikat ganda yang berujung pada sengketa.
Tujuan Penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses
terjadinya sertipikat ganda di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon,
bagaimana penyelesaian sengketa atas kepemilikan sertipikat ganda di Kantor
Pertanahan Kabupaten Cirebon dan bagaimana kendala serta upaya yang
dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi sertipikat
ganda.
Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan
yuridis sosiologis yaitu menggabungkan antara bahan hukum kepustakaan seperti
buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain untuk mendapatkan data
sekunder yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dilapangan
melalui wawancara untuk mendapatkan data primer.
Dari penelitian tersebut diperoleh jawaban bahwa Munculnya sertipikat
ganda secara garis besar bisa terjadi atau disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor
internal dimana terdapat kesalahan administrasi dari pihak Kantor Pertanahan
dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik atau karena faktor eksternal yaitu
adanya kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari pihak
pemohon karena pemohon menunjukkan batas pemilikan yang salah.. Terhadap
permasalahan sertipikat ganda ini, bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dimulai dengan melakukan
mediasi, namun apabila tidak mendapat titik temu para pihak bisa mengajukan
gugatan di Pengadilan.
Untuk mengatasi permasalahan sertipikat ganda ini bukanlah hal yang
mudah, karena ada kendala yang ditemukan salah satunya Kementerian ATR/BPN
sejak tahun 1997, telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui
kegiatan yang dinamakan Graphical Index Mapping (GIM), namun upaya tersebut
dirasa belum belum optimal, karena berbagai kendala seperti belum tersedianya
Peta Dasar, kurangnya sumber daya manusia dan lain-lain. Namun dengan
berkembangnya teknologi, kini kendala tersebut sudah mulai dapat diatasi. Selain
dari sisi teknologi, salah satu upaya yang dilakukan adalah pendekatan kepada
warga masyarakat dalah satunya dengan memberikan penyuluhan kepada warga
masyarakat, mengenai pentingnya pendaftaran tanah, bagaimana proses
permohonan sertipikat yang benar dan sanksi hukum terhadap seseorang yang
dengan sengaja menunjukan alas hak yang tidak benar sehingga menyebabkan
terbitnya sertipikat ganda.
__________________________________________________________________
Kata Kunci : Sengketa; Sertipikat Ganda.
| Dosen Pembimbing: | Djauhari, Djauhari | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 27 Feb 2020 06:33 |
| Last Modified: | 27 Feb 2020 06:33 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16562 |
Actions (login required)
 |
View Item |
