Morotjono, Iqbal Ghani (2019) Tinjauan Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Dengan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Semarang (Studi Di Kota Semarang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
bab I.pdf |
![]() |
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf |
Abstract
Pernikahan pada hakekatnya memiliki tujuan yang mulia antara kedua
belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dapat terjadi apabila
ada keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerjasama membangun suatu rumah
tangga dalam ikatan perkawinan yang sah di mata hukum dan agama. Namun
dalam beberapa fakta yang ada di kehidupan nyata, pernikahan tanpa adanya
komitmen yang kuat antar kedua belah pihak dapat membawa kesengsaraan di
dalam rumah tangga yang telah berlangsung. Dengan latar belakang tersebut
penulis tertarik untuk mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN
PISAH HARTA YANG DIBUAT DENGAN AKTA OTENTIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN” dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut (1)
Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian pisah harta yang dibuat
dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan (2) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pisah harta yang dibuat
dengan akta otentik bagi kedua belah pihak (3)Apa kelemahan-kelemahan dan
solusi dari akibat hukum perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik
menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini
dibuat dengan menggunakan yuridis dengan jenis penelitian deskriptif analisis,
dan lokasi penelitian yang penulis ambil adalah diwilayah Semarang. Hasil
penelitian ini diketahui bahwa peraturan mengenai perjanjian perkawinan dalam
hal ini adalah perjanjian pisah harta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
untuk saat ini perjanjian pisah harta masih dianggap tabu dan asing bagi
masyarakat Indonesia karena bertentangan dengan nilai ketimuran yang penuh
dengan etika sehingga masih belum banyak masyarakat umum yang membuat
perjanjian pisah harta. Selain memiliki banyak keuntungan perjanjian pisah harta
juga memiliki beberapa kekurangan namun ada beberapa solusi yang dapat
ditempuh untuk mengurangi dampak negatif atau kekurangan dari perjanjian pisah
harta tersebut. Dampak tersebut adalah sifat perjanjian yang kaku, perjanjian batal
apabila salah satu pihak meninggal dunia, perlu penjelasan yang teliti dan spesifik
dari notaris kepada para pihak, diperlukan surat wasiat untuk menggantikan
perjanjian pisah harta apabila salah satu pihak meninggal. Maka yang perlu
diingat oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian pranikah harus
memperhitungkan dengan seksama semua poin-poin yang akan dituangkan ke
dalam isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bomerang mempersulit diri
mereka sendiri dikemudian hari.
Kata Kunci: Perjanjian, Pisah Harta, Akta Otentik.
Dosen Pembimbing: | Abdullah, Abdullah and Khisni, Akhmad | nidn0611125801, nidn0604085701 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 26 Feb 2020 05:34 |
Last Modified: | 26 Feb 2020 05:34 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16510 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |