Pelaksanaan fasilitasi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota di Jawa
Tengah termasuk yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, dalam
pelaksanaannya oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Fasilitasi
hanya masih sebatas pada redaksional dan tidak ada pedoman khusus untuk
pelaksanaan fasilitasi, begitupun juga dengan pelaksanaan review oleh APIP yang
mana belum ada pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknisnya. Sehingga dari
tahapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan fasilitasi belum optimal
sesuai yang diharapkan.
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan sangat urgen dan vital sebagai
sebuah instrumen untuk meningkatkan keefektifan dalam membangun
sinergisitas dalam hal pembangunan daerah sesuai dengan amanat undang-undang
tentang perencanaan pembangunan nasional, yaitu sesuai dengan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017. Proses Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Kendal oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah terlaksana dengan baik akan
melahirkan produk hukum yang mampu menyelaraskan dengan program
pembangunan pemerintah pusat dan tidak akan terjadi permasalah di masa yang
akan datang. Masalah-masalah perencanaan pembangunan daerah, yang telah
dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih banyak banyak
diupayakan agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan serta terimplementasikan
dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlunya solusi
yang lebih bagus untuk menghindari adanya permasalahan dimasa yang akan
datang. Permasalahan waktu yang kurang efektif, dan agar diupayakan