PAMUJI, YOGI SETIYO (2019) Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (843kB) | Download (843kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (76kB) | Download (76kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (10kB) | Download (10kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (303kB) | Download (303kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (290kB) | Download (290kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (244kB) | Download (244kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (255kB) | Download (255kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (13kB) | Download (13kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (152kB) | Download (152kB)

Abstract

Latar
belakang dari penulisan tesis ini adalah 1)Bagaimana peran dan tanggung jawab
lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana selama
proses penanganan perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah?
2)Kendala apakah yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan
peran dan tanggung jawabnya?3)Bagaimana solusi terkait kendala yang dihadapi
lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnyaselama
proses penanganan perkara tindak pidana?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat
disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam
penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat
diamati di dalam kehidupan nyata, serta teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori penegakan hukum, teori asas kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaaatan hukum
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Peran dan tanggung jawab
lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana di
Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengacu pada Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam proses peradilan peran
dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum mempunyai tahap saat
menyelesaikan perkara. Sedangkan proses penanganan lembaga bantuan hukum
dalam perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah terhadap korban
maupun pelaku tindak pidana harus sesuai dengan SOP yang dibuat pengurus
Lembaga Bantuan Hukum agar tidak menyimpang dengan aturan yang ada.2)
Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan hukum dalam menjalankan peran dan
tanggung jawab adalah: a) Adanya ketidak terus terangan dan tidak ada kejujuran
korban maupun pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan atau
kronologis serta fakta, b) Kurangnya komunikasi antara pemberi bantuan hukum
dengan penyidik, c) Sikap penyidik yang terkadang tertutup dengan adanya
pandangan bahwa seorang pemberi bantuan hukum akan menghalangi proses
penyidikan, d) Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara Advokasi Lembaga
Bantuan Hukum dengan Penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan. 3) Solusi
terkait kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan
peran dan tanggung jawabnya selama proses penanganan perkara tindak pidana
adalah: a) Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan
bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum, b) Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian dengan Lembaga
Bantuan Hukum berkaitan dengan ketersediaan pemberi bantuan hukum terhadap
korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak mampu (miskin), c)
Mengikutsertakan penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang
bantuan hukum yang diadakan di Polda Jateng. Sosialisasi juga dilakukan dengan
bekerja sama antara pihak Kepolisian selaku penyidik dengan Lembaga Bantuan
Hukum.

Kata Kunci: Bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Tindak Pidana
viii

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Mashdurohatun, Anis | nidn0620046701, nidn0631126401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:29
Last Modified:	24 Feb 2020 02:29
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16325

Actions (login required)

View Item