Sanksi pidana berupa memberikan efek jera pada dasarnya diberikan kepada
siapa saja yang telah melanggar peraturan, dengan tidak memandang jabatan orang
yang melakukan tindak pidana tersebut, termasuk anggota Polri. Sehingga keadilan
dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1)Peran Biro
Provos Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri, (2) proses
penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota Polri, dan (3) hambatan dan solusi dalam proses penegakan hukum oleh Biro
Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota Polri.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberi
gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan,
menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang
ada kaitannya dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan
observasi, sementara data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis
data secara kualitatif dan permasalahan dianalisis dengan teori penegakan hukum,
teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peran Biro Provos Polri dalam
hal penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana
diantaranya adalah melakukan pemeriksaan, pemberkasan dan membuat persangkaan
serta penuntutan. Hal itu diilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2
tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016; (2) Proses penegakan hukum
oleh Biro Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana yang
dilakukan oleh anggota Polri yang mana Provos melaksanakan tahapan-tahapan
berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016; (3) hambatan dalam proses
penegakan hukum oleh Biro Provos Polri adalah; kegiatan penyelidikan bersamaan
dengan pemeriksaan dan penyidikan, pemanggilan tidak efektif, tidak mampu
membedakan disaat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi, penerapan subyektif
pemeriksa dalam penerapan pasal, pemeriksa tidak bersertifikat, pemeriksa tidak
punya kewenangan upaya paksa, Ankum tidak menghadapkan terperiksa dan tidak