ANWAR, NIZAR (2019) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin Untuk Menimbulkan Efek Jera (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (520kB) | Download (520kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (121kB) | Download (121kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (88kB) | Download (88kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (519kB) | Download (519kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (383kB) | Download (383kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (291kB) | Download (291kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (315kB) | Download (315kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (121kB) | Download (121kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (228kB) | Download (228kB)

Abstract

Dampak dari pertambangan tanpa izin yaitu dengan timbulnya tanah
longsor, amblas, banjir, dan tanah tidak subur lagi sehingga akan menimbulkan
kerugian rakyat, bangsa, dan negara. Berdasarkan data yang ada pada aparat
penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum
masyarakat dalam bidang pertambangan. Tesis ini berjudul ―Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin Untuk Menimbulkan
Efek Jera (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah)‖.
Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui dan
menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa
ijin di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 2). Untuk menganalisa
apakah selama ini sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin
dapat menimbulkan efek jera. 3). Untuk mengetahui hambatan dan solusinya agar
penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan dapat
menimbulkan efek jera. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan yuridis sosiologis.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Ketentuan pidana terhadap
kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang
Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur
dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal 163 Ayat (1)
dan Ayat (2), dan Pasal 164. 2). Undang-undang Pertambangan Mineral dan
Batubara hanya mengatur mengenai ancaman maksimal. Hal ini berpengaruh pada
tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Dengan
tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim bisa
saja menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang rendah,
sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku
penambangan ilegal. 3). UU Minerba terdapat 4 (empat) kelemahan yang menurut
beberapa kalangan saling kontradiktif satu sama lain, yaitu: a). Pada Pasal 169
huruf (a) mengenai keberlakuan Kontrak Karya. b). Undang-undang No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak diatur
mengenai Kuasa Pertambangan (KP). c). UU Minerba diatur mengenai kewajiban
badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk
melakukan divestasi saham. d). UU Minerba membuat bergesernya pola hubungan
antara Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan.
.
Kata Kunci : Sanksi, tindak Pidana, Pertambangan.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Witasari, Aryani | nidn0631126401, nidn0615106602
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:28
Last Modified:	24 Feb 2020 02:28
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16321

Actions (login required)

View Item