Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat
dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek
hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi banyak diatur dalam
undang-undang yang bersifat khusus di luar KUHP. Semakin maraknya korporasi
yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, namun penerapan
sanksi yang selama ini dilakukan hanya deportasi kepada tenaga kerja asing
tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni
bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum
positif saat ini serta bagaimana analisa pertanggungjawaban pidana korporasi
yang mempekerjakan tenaga kerja asing ileggal di Indonesia. Metode penelitian
yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis
bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya,
data dianalisis secara deskritif analisis dengan jalan menafsirkan dan
mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundangundangan.

Dari
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan
bahwa
saat
ini
kebijakan
formulasi

pertanggungjawaban

pidana korporasi di Indonesia sudah mengakui korporasi
sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan korporasi yang mempekerjakan tenaga
kerja asing ilegal diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, mulai dari Pasal 42 sampai dengan 49, sedangkan sanksi pidana
diatur dalam Pasal 185.
Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mempekerjakan
tenaga kerja asing illegal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi, sedangkan pengaturan
sanki pokok terhaadap korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing
ilegalmasih berada diluar system peradilan pidana yaitu diatur dalam sanksi
administratif yang diputuskan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 190
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Perlunya penyempurnaan terhadap pengaturan korporasi di dalam Undangundang

ketenagakerjaan dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi
dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana
korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi,
serta sanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang mempekerjakan tenaga
kerja asing ilegal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tenaga Kerja Asing