Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan cara “klitih” sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana ini
ternyata berdampak membahayakan bagi nyawa orang. Korban yang dijadikan
target tidaklah ditentukan terlebih dahulu, sehingga berlandaskan fenomena ini
dapat diketahui bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda DIY dalam
penanganan kenakalan anak berupa penganiayaan dengan cara “klitih”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk kebijakan yang dilakukan
Polda DIY dalam menekan kenakalan anak berupa penganiayaan dengan
cara“klitih, pelaksanaan kebijakan Polda DIY dalam penindakan tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan anak dengan cara “klitih”, serta mengetahui makna
keadilan substansial dalam pelaksanaan kebijakan dalam penindakan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara “klitih”.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif
analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam
kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung dan
pencatatan dokumen. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori
kebijakan, teori penegakan hukum, teri bekerja hukum di masyarakat dan teori
keadilan.
Hasil penelitian yang dihasilkan pengambilan kebijakan yang dilakukan
oleh Polda DIY dalam kasus penganiyaan yang bermodel “klitih” dilakukan
dengan menerapkan pasal pada KUHP, dengan pertimbangan melihat kondisi
korban dan dasar yuridisnya yaitu Pasal 351 KUHP. Penerapan ini didasarkan
apabila dalam proses penegakan hukum keadaan korban sesuai dengan Pasal 351
Ayat (1) dan (2) yaitu luka ringan dan berat, maka pelaksanaan diversi dapat
dilanjutkan, namun jika korban tersebut kondisinya sebagaimana terdapat Pasal
351 KUHP Ayat (3) maka pelaksanaan diversi tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan
kebijakan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penyelesian kasus penganiayaan
dengan model “klitih” tidak bisa terselesaikan hanya menggunakan penerapan
diversi atau dengan penerapan ancaman menggunakan Pasal 351 KUHP, karena
masih banyak ditemui pelaku yang menutupi peristiwa tersebut. Perwujudan
keadilan substansial terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan
dengan cara “klitih” dilakukan dengan memberlakukan KUHP apabila kondisi
korban tersebut memang dianggap parah atau meninggal dunia, namun demikian
prsoses secara formil dalam pengungkapannya tetap menggunakan UndangUndang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena
pada intinya dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak hukum positif yang saling melengkapi satu dengan
lainnya.

Kata Kunci: Keadilan Subtansial, Penganiayaan, Anak Pelaku Tindak Pidana,
Klitih