Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan
yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep
pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya,
diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: efektivitas dan peran satgas
pangan Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum di bidang pangan di wilayah
hukum Polda Jawa Tengah yang berlaku saat ini dan Faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang pangan di wilayah
hukum Polda Jawa Tengah yang berlaku saat ini dan efektivitas dan peran satgas
pangan dalam penegakan hukum di bidang pangan di Kepolisian Republik
Indonesia.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kasubdit 1 Indagsi
Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Dan data sekunder diperoleh dari studi
kepustakaan yang berkaitan dengan teori efektivitas hukum dan penegakan
hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Melaksanakan tugas dan
tanggung jawab jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Satuan Tugas untuk
melakukan penegakan hukum serta perbaikan sistem dalam rangka penanganan
perkara mafia pangan yang sampai saat ini masih menjadi perhatian publik
dengan kegiatan : mengawasi harga dan distribusi pangan; meminimalisasi aksi
spekulan; memantau potensi munculnya praktik kartel; penindakan terhadap
kegiatan yang bersifat penimbunan bahan pokok; penindakan kegiatan ilegal lain
yang berhubungan dengan pangan (pengoplosan/penyimpangan pupuk, garam
yodium di bawah standar, gula rafinasi, minyak goreng curah bekas pakai dan
lain-lain). Penegakan hukum pemberantasan mafia impor pangan bukanlah hal
yang mudah. Substansi hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan.
Maksud dari pembentukan Undang-Undang Pangan adalah sebagai landasan
hukum bagi penyelenggaraan pangan yang mencakup perencanaan pangan,
ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi,
kemanan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat dan
penyidikan. Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam
menaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Melakukan
pengawasan terhadap harga bahan pokok di pasar-pasar dan
hasilnya dievaluasi setiap dua pekan. Evaluasi akan dilakukan untuk mengukur
efektivitas dan manfaat dari peran Satgas Pangan.

Kata kunci : Efektivitas, Peran, Satgas Pangan, Penegakan Hukum