Upaya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah,tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polrisebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi. Hal ini selaras Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa pengaturan yang mengatur Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi?,bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian diDitreskrimsus Polda Jateng?, apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi?.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber wawancara dan observasi lapangan kemudian data sekunder bersumber daristudi pustaka dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini menggunakan data secara kualitatif. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teoripenegakan hukum dan teori bekerjanya hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1)Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan yang mengatur Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi dimana aturan baik pada perundang-undangan terkait maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan peran kepolisian sebagai penyidik. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian di Ditreskrimsus Polda Jateng sebagaimana perannya sebagai penyidik dengan melalui tahapan-tahapan tugas dan wewenang penyidik Polri dalam beracara pada proses peradilan umum yang disertakan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Ditreskrimsus Polda Jateng. (3) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi baik kendala pada internal Polri maupun eksternal yang mana disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah penegakan hukum beserta solusisolusi yang di berikan untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut.

Kata
Kunci: Penanganan,Kepolisian,Tindak Pidana Korupsi