Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai
perwujudan Otonomi Daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan
Otonomi Daerah di Kabupaten Blora dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Blora
Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dalam Penelitian ini adalah deskriptif
analisis, penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisa suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini di analisis
menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori Otonomi Daerah.
Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora adalah lembaga yang dimaksudkan untuk melakukan
menejemen lingkungan di seluruh Kabupaten Blora melalui atribusi yang telah
diatur didalan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya, Dewan Perewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih terkesan normatif. Ini disebabkan
oleh kewenangan yang diberikan tidak seperti di era orde baru. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah saat ini adalah pelaksana pemerintaan daerah yang sejajar dengan
kepala daerah. Dalam prakteknya kepala daerah lebih dominan untuk urusan
pemerintaan dan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan
fungsinya dprd kabupaten blora terdapat beberapa kendala antara lain adalaH
sebagian besar inisiatif perda berasal dari eksekutif, kurangnya pemahaman
terhadap permasalahan daerah, kurang jelasnya kreteria pengawasan terhadap
eksekutif. Solusinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
harus meningkatkan sumber daya manusia terkait masalah legal drafting,
anggaran, dan penguasaan daerah terutama daerah pilihannya (dapil) anggota
dewan yang bersangkutan.

Kata kunci: Tugas dan Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi
Daerah.