Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah
menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia
tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunnaan
sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup
masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong
terjadinya perubahan sosial, budaya,ekonomi, pertahanan, keamaan, dan
penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kebijakan
penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi
informasi dalam hukum positif dan kebijakan penegakan hukum pidana dalam
penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dalam hukum positif yang
akan dating. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara
yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif
analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori Penegakan
Hukum dan Kepatuhan Hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa
Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No.11
tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan
payung hukum pertamayang mengatur dunia siber (cyberlaw), sebab muatan dan
cakupannya yang luas dalammembahas pengaturan di dunia maya seperti
perluasan alat bukti elektronik sama dengan alatbukti yang sudah dikenal selama
ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi,dan autentikasi yang
sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan
yangdilakukan dalam cyberspace sebagai suatu tindak pidana.Kebijakan formulasi
tindak pidana teknologi informasi harus memperhatikan harmonisasi internal
dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini.
Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi
berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak
pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang harus berada dalam
sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Teknologi
Informasi