WILDAN, FAKHRUL (2019) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengalihan/Pemindahan Tabung Gas Elpiji Subsidi Ke Non Subsidi Sesuai Undang – Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen Yang Ditangani Oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
|
Text
lampiran.pdf |
Abstract
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan caratidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara
penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri, semua itu di
lakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu keinginan pelaku usaha
berdampak pada pengguna tabung gas elpiji. Rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu: penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan
tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal
Dan Perlindungan Konsumen Yang Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Jateng dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng
terhadap pelaku usaha
pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi dan solusinya.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis.
Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara Penyidik Ditreskrimsus
Polda Jateng. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan
dengan teori sistem hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan
hukum terhadap perkara pidana pengalihan gas pada tabung gas bersubsidi ke
tabung gas non subsidi yang dilakukan oleh Polisi Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Jawa Tengah dimulai dari adanya laporan dari masyarakat atau
temuan sendiri dari polisi, selanjutnya diturunkan surat tugas untuk melakukan
penyelidikan, kemudian dilakukan gelar perkara untuk memulai adanya
penyidikan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengalihan gas
mengalami beberapa kendala yang dilihat dari sistem hukum, struktur, substansi,
dan kultur hukum. Solusinya adalah Memberikan sanksi dari tindak pidana
pengalihan gas, agar pelaku memiliki efek jera dan tidak membuat tindak pidana
pengalihan gas terjadi kembali. Dalam hal terjadi pengalihan tabung gas elpiji
yang merugikan masyarakat banyak, maka masyarakat yang merasa
dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Seperti
kasus pengalihan tabung gas elpiji yang dibahas sebelumnya, masyarakat
melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.Pegawai
instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang
melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana
yang ditentukan dalam Undang-undang ini.Penyidikan dilakukan menurut tata
cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.Perintah
penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Metrologi Legal,
Perlindungan Konsumen
| Dosen Pembimbing: | Gunarto, Gunarto and Purnawan, Amin | nidn0605036205, nidn0606126501 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Feb 2020 02:10 |
| Last Modified: | 24 Feb 2020 02:10 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16296 |
Actions (login required)
 |
View Item |
