NUMAIRI, ALFIAN FAULIA (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi Sebagaimana Dalam UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Kota Semarang. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf |
![]() |
Text
bab I.pdf |
![]() |
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Kebijakan kelistrikan dalam mendorong kemudahan berusaha menjadi
harapan banyak pihak. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan mewajibkan setiap pemasangan instalasi listrik memiliki
sertifikat laik operasi (SLO). Berbasis pada sertifikat laik operasi sebagai syarat
mutlak untuk menikmati aliran listrik, dipandang sebagai diskriminasi terhadap
warga Negara dan diperparah oleh ancaman pidana terkait pengabaian ketentuan
tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang mendamaikan pencari keadilan, dalam
menuju hak warga bangsa yang setara dan jauh dari diskriminasi. Tesis ini
berangkat dari permasalahan seperti berikut: 1) Bagaimanakah penegakan hukum
tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi;
2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana
mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi; dan 3)
Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana mengoperasikan
instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam UndangUndang
Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di
Wilayah Kota Semarang di masa yang akan datang?.
Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dan berjenis penelitian
deskriptif analitis. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa: 1) Penegakan
hukum Tindak Pidana mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat
Laik Operasi, berawal dari penyelidikan terbuka penyidik Polda Jateng melalui
interview, dengan hasil adanya petunjuk bukti tindak pidana ketenagalistrikan.
Selanjutnya pihak penyidik, meningkatkan status dari penyelidikan ke proses
penyidikan. Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum mendakwa tersangka dalam
dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 49 ayat (2) atau kedua
melanggar pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. 2) Faktorfaktor
yang mempengaruhi Tindak Pidana mengoperasikan Instalasi Tenaga
Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi adalah faktor sosialisasi Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 yang masih lemah, pelaku tindak pidana yang belum tahu
tentang norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, dan peran
dinas atau instansi terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan
ketenagalistrikan yang kurang aktif mengabarkan kebijakan mandatory nya. 3)
Upaya yang diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana ketenagalistrikan
yang berhubungan dengan mengoperasikan instalasi listrik tanpa Sertifikat Laik
Operasi, adalah mengedepankan sanksi pidana administrasi yaitu denda. Namun
demikian tidak menutup kemungkinan jika korban dari pidana ini sangat
dirugikan (meninggal, cacat seumur hidup dan lain-lain yang setara dengan
keadaan itu) maka pilihan sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku,
dengan dalil bahwa pelaku telah melakukan “kejahatan” bukan lagi “pelanggaran”
Kata kunci: pidana, sertifikat laik operasi, ketenagalistrikan
Dosen Pembimbing: | Wahyuningsih, Sri Endah and Purnawan, Amin | nidn0628046401, nidn0606126501 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 24 Feb 2020 02:09 |
Last Modified: | 24 Feb 2020 02:09 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16295 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |