DASAATMAJA, ENDY (2019) Kebijakan Jaksa Penyidik Terkait Batas Waktu Penyelesaian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Grobogan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (765kB) | Download (765kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (308kB) | Download (308kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (174kB) | Download (174kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (184kB) | Download (184kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (398kB) | Download (398kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (480kB) | Download (480kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (485kB) | Download (485kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (175kB) | Download (175kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (191kB) | Download (191kB)

Abstract

Keberadaan penyelesaian Administratif berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakibatkan perlu
adanya hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit
Inspektorat,BPKP terlebih dahulu sebelum aparat penegak hukum memproses
pidana. Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala hasil pemeriksaan
tak kunjung diserahkan hal tersebut di alami dalam penyelidikan kasus dugaan
dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017 Desa Sengonwetan Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan, beberapa kendala tersebut yakni terkait peraturan
batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara perkara Tindak
Pidana Korupsi oleh APIP.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis
mengenai batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara oleh
APIP terhadap permintaan dari aparat penegak hukum di Indonesia khususnya
Jaksa Penyidik. Di samping itu, untuk mengetahui tindakan /kebijakan Jaksa
Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan apabila terdapat kendala hasil Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara APIP belum segera diserahkan kepada aparat penegak
hukum, serta untuk mengetahui konsep ideal untuk penanganan tindak pidana
korupsi yang harus melawati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan
studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teoriteori
keadilan
dan
teori
kepastian
hukum
serta
tujuan
hukum.

Hasil
penelitian

ini adalah: (1) Pengaturan batas waktu Aparat Pengawas
Internal Pemeritah (APIP) menyerahkan hasil pemeriksan Penghitungan kerugian
keuangan negara kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Jaksa Penyidik
diatur melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional jo. Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dapat disimpulkan bahwa apabila
terdapat hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada
APH, yang kemudian diselesaikan batas waktu oleh APIP 35 (tiga puluh lima
hari) dan APIP wajib menyerahkan kepada APH paling lama 5 (lima) hari; (2)
Kebijakan yang diambil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan terkait batas
waktu perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak segera diberikan oleh
APIP adalah penyelidikan ditingkatkan ketahap penyidikan, tindakan penyidikan
umum yang belum menentukan tersangka serta belum melakukan upaya paksa
dalam hal ini penahanan; (3) Konsep ideal dalam penanganan tindak pidana
korupsi yang harus melewati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum
yakni Perlu sebuah revisi Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara khusus
batas waktu kapan APIP menyerahkan hasil pemeriksaan hasil penghitungan
kerugian keuangan negara kepada APH dan memasukan Perpres Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Perpres

Dosen Pembimbing:	Umar, Umar and Kusriyah, Sri | nidn0617026801, nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 01:59
Last Modified:	24 Feb 2020 01:59
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16281

Actions (login required)

View Item