Mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan
sangat heterogen dalam berbagai dimensi, aspek, dan lapisan masyrakat. Maka
sistem desentralisasi lebih diperjelas gambarannya melalui asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diatur di dalam Undangundang
No.
23
Tahun
2014.
Maka
Pelayanan
Publik
harus
direalisasikan
melalui

sebuah

penyelenggaraan Pelayanan Publik guna untuk memenuhi harapan dan
tuntunan masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan
menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer
dengan wawancara kepada pihak Camat yang memimpin Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang dan data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan menganalisa
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis kualitatif yaitu ditafsirkan secara logis dan sistematis kemudian ditarik
kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa
pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
ditemukan beberapa kendala yang ditemui.
Pemerintah Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam
upaya peningkatan Pelayanan Publik, maka dalam rangka penyelenggaran Tugas
dan Fungsi Kecamatan Banyumanik perlu mengambil langkah-langkah strategis
dengan rencana tindak lanjut berupa Pengembangan Budaya Kerja.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Peran Camat, Kecamatan Banyumanik