Skripsi ini berjudul Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian
Hukum Terhadap Surat Perjanjian skripsi ini menggunakan metode yuridis
normatif penulisan hukum ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman
dan kebiasaan keliru masyarakat selama ini mengenai tujuan digunakannya
meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian.
Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 13
Tahun 1985 adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat
dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan
perbuatan yang bersifat perdata. Artinya ada perjanjian tetapi tidak dibuat
dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak perlu ada Meterai, karena yang
dikenakan Bea Meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya.
Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai.
Perlu diperhatikan dalam penggunaan Bea Meterai adalah kurang
diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih
diutamakan/penting adalah terutangnya pajak dengan demikian dapat
diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak
meterai tetapi kalau isinya palsu atau terlarang maka surat perjanjian terebut
tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian
palsu atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi
sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu
dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian
tersebut apakah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata atau tidak.
Tidak digunakannya meterai pada surat perjanjian mengakibatkan surat
perjanjian tidak memenuhi prosedur hukum Undang-Undang Bea Materai
1985 dan berpengaruh pada dokumen yang dimiliki tidak dapat dilayani
oleh pejabat umum dalam lalulintas hukum sebagaimana tersurat dalam
pasal 11 Undang-Undang Bea Materai 1985.

Kata kunci: Fungsi Meterai, Kepastian hukum, Surat Perjanjian.