NUGRAHA, SANDHY ADITYA (2019) Tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kota Semarang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (285kB) | Download (285kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan wewenang
profesi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah di Kota Semarang serta Apa
Faktor Penghambat yang timbul dalam pembuatan akta jual beli tanah dan
bagaimana solusinya.
Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan
metode pengumpulan data : metode kepustakaan dan metode analisis data yang
berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.
Dapat diambil kesimpulan tentang Tanggung jawab dan wewenang PPAT
dalam pembuatan Akta Jual beli tanah di Kota Semarang yaitu Memeriksa syaratsyarat
sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan dengan antara lain
mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di
Kantor Pertanahan. Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu :
Membuat Akta – Akta peralihan hak atas tanah, Pemberian hak baru atas Tanah,
dan Pengikatan tanah sebagai jaminan Hutang Tanggung jawab PPAT terhadap
akta jual beli yang dibuatnya yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta
PPAT atau terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan
jabatannya sehingga berakibat akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum
yang didasari adanya penyimpangan terhadap syarat formal dan syarat materiil
dari prosedur pembuatan akta PPAT , maka PPAT dapat dikenai atau dijatuhi
sanksi –sanksi sebagai berikut : sanksi administrative, sanksi perata dan sanksi
pidana. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pendaftaran
tanah secara sistematik di Kota Semarang dari masyarakat, diantaranya:
Rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Semarang akan prosedur pendaftaran
tanah membuat proses pendaftaran tanah itu sendiri berjalan sangat lambat,
Masyarakat yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan
pendaftaran, seperti dalam hal melengkapi kekurangan data, Dalam prakteknya,
banyak dijumpai kasus di mana masyarakat tidak dapat membuktikan bahwa
tanah tersebut adalah miliknya, Tumpang tindih antar tanah juga menjadi salah
satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Wewenang, PPAT, Akta, Jual Beli, Tanah

Dosen Pembimbing:	Witasari, Aryani | nidn0615106602
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Feb 2020 06:13
Last Modified:	18 Feb 2020 06:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16083

Actions (login required)

View Item