Dalam 10 tahun terakhir kejahatan berbasis seksualitas, terutama menyasar anak-anak
sebagai korbannya, jumlahnya sangat mengerikan. Di Jawa Tengah, khususnya di Kota Jepara,
tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pun sangat mencemaskan. Sebagaimana Kota
Jepara, di kota-kota lain peristiwa tragis ini angkanya juga tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini
bertujuan mencari pemahaman tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan
seksual terhadap anak, apa saja hambatan-hambatannya dan mencari jalan jalan bagaimana kita
melindungi dan memberikan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.
Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis yang
lebih menekankan pada kajian kasus kekerasan seksual pada anak dan wawancara terhadap
Aparat Penegak Hukum, para Pendamping korban dan para advokat yang berkonsentrasi pada
persoalan tragis di atas. Selain, tentu saja dengan pendekatan yuridis empiris dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa terhadap anak korban kekerasan seksual,
Negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparaturnya telah memberikan keadilan.
Yakni, terhadap pelaku telah dihukum secara maksimal. Bisa dikatakan bahwa pemidanaan bagi
pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ada. Meski, harus dicatat, bahwa terhadap anak korban kejahatan seksual, Negara belum
memikirkan perlindungan dan rehabilitasi lanjut sesudah proses hukum dilaksanakan. Artinya,
mustahilkah Negara pun memikirkan ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual? Penulis
menyarankan Negara melakukan itu. Dan pelaku, selain dihukum pidana penjara dan denda yang
selama ini masuk ke kas Negara, juga didenda untuk membayar ganti rugi bagi anak korban.
Kata kunci: pemidanaan, kekerasan seksual, anak