LATIF, YAHMAN ABDUL (2019) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG (Fokus Studi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Peneitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui apa saja fungsi dari
Lembaga Pemasyarakatan yang ada di dalam sistem Peradilan Pidana. Serta
pengaturan tentang fungsi peradilan pidana yang ada di Indonesia
Penelitian ini yaitu merupakan suatu penelitian hukum yuridis sosiologis,
yaitu penelitian hukum yang mengkaji dari segi aturan hukum yang ada dengan
keadaan yang terjadi di lapangan, yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.
Dengan meneliti sekaligus mengkaji bahan-bahan hukum yang mengikat,
peraturan perundang-undangan yang ada, rancangan Undang-Undang, jurnal
hukum, dan karya hukum.
Berdasarkan ke pada penelitian dapat diperoleh hasil penelitian fungsi
Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yaitu dapat memberikan
pembinaan yaitu sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pokok pada pemasyarakatan dan
sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu yang telah di tentukan. yaitu sebagai
wujud dari pada pelaksanaan peranannya, Lembaga Pemasyarakatan yaitu
memberikan program pembinaan ke pada narapidana meliputi kegiatan gotong
royong, pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan keagamaan, asiniliasi, cuti,
menjenguk keluarga, pelepasan yang bersyarat, cuti menjelang bebas, perpustakan
serta upaya harmonisasi yaitu dengan keluarga atau pada badan sosial, yaitu untuk
kepada menunjang pelaksanaan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan
menyediakan unsur-unsur yang menunjang lainnya seperti kepada pelayanan
kesehatan dan juga pelayanan makanan, yaitu dengan banyaknya program
pelatihan dan juga kerja sama dengan dinas yang terkait membuat para narapidana
atau warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi lebih baik lagi. Program
pembinaan yang di terapkan yaitu sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana
yang ada di Indonesia yaitu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12
tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan dan juga peraturan pemerintah Nomor
31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan.
Hukum juga haruslah dapat di perbaharui yaitu sesuai dengan kebutuhan
perkembangan zaman, mengingat bahwa hukum yang sedang berlaku saat ini
merupakan suatu warisan jajahan belanda dari masa hindia belanda. Sehingga di
rasa perlu banyak di adakan pembaharuan di dalam hukum pidana. Termaksut
salah satunya ialah ke pada pemenuhan hak-hak narapidana (kebutuhan
narapidana di dalam menyalurkan kebutuhan biologis seksual bagi narapidana
yang telah menikah) guna menghadirkan kebijakan yang lebih ideal dan hukum
yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan pada zamannya.
Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana, Hak-Hak
narapidana, dan Pembaharuan Hukum Pidana.
| Dosen Pembimbing: | Ira, Ira | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 17 Feb 2020 08:56 |
| Last Modified: | 17 Feb 2020 08:56 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16074 |
Actions (login required)
 |
View Item |
