PT.PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang
diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah melaksanakan pembangunan
dan penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum. Pemadaman listrik dapat diakibatkan krisis energi listrik benar-benar
terjadi, banyaknya pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) yang tersebar di
pelosok tanah air tidak mampu memasok kebutuhan konsumen yang semakin hari
semakin meningkat. Jumlah daya yang disalurkan sebenarnya cenderung stabil,
akan tetapi jumlah pengguna atau konsumen listrik terus meningkat di setiap
harinya. Pemberitahuan informasi tidak diskriminatif terhadap konsumen. Setiap
konsumen berhak mendapat informasi yang sama kadarnya dengan konsumen
lainnya.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan
hukum terhadap konsumen listrik PT. PLN Semarang pada pemadaman listrik
sepihak, untuk mengetahui apakah kebijakan pemadaman listrik PT. PLN
(Persero) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, dan untuk mengetahuisolusi dari pihak PT. PLN (Persero) untuk
mengatasi hal tersebut.
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari jenis data yang
terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif. Data yang telah
terkumpul disajikan dalam bentuk uraian, mengenai pengolahan data untuk
membahas permasalahan yang ada dengan cara meneliti dan menganalisa data
yang telah diperoleh.
Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa Perlindungan hukum
terhadap konsumen listrik PT. PLN pada pemadaman listrik secara sepihak adalah
konsumen memiliki sejumlah hak dan sejumlah kewajiban. Kebijakan
pemadaman listrik PT. PLN (Persero) di Kota Semarang sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terusmenerus

dengan mutu dan keandalan yang baik. Pemadaman listrik
mengakibatkan pandangan dari para pelanggan terhadap kemampuan personil
maupun manajemen PT. PLN dianggap kurang baik bahkan akan ada
kemungkinan para pelanggan menuntut ganti rugi apapun alasannya. Solusi dari
pihak PT. PLN (Persero) yaitu sehubungan dengan pemadaman listrik yang terjadi
di wilayah PLN Kota Semarang, PLN berusaha semaksimal mungkin untuk
melindungi kepentingan konsumen dengan memadamkan listrik tanpa
mengganggu produktifitas pelanggan dan kinerja pelanggan tetapi dapat
melaksanakan tugas se-efektif dan se-efisien mungkin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen Listrik, Pemadaman Listrik, PT.
PLN (Persero), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999