Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini harus tunduk dan patuh dengan
aturan hukum yang berlaku. Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak
dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency)
yang bisa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang
anak dengan orang dewasa. Rumusan masalah yang diajukan yaitu perlindungan
hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan
Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dan perlindungan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan bagaimana solusinya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Analisa data yang
digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptifanalisis.
Adapaun

sumber

dan

jenis

data

dalam

penelitian

ini

adalah

data

primer

yang

diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Ketua Hakum di
Pengadilan Negeri Demak. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana yaitu: memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan
petugas pendamping khusus, menyediakan sarana dan prasarana khusus, memperhatikan
usia anak yang masih muda, memperhatikan masa depan anak, menjatuhkan sanksi yang
tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk
umum, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak. Hambatan-hambatan dengan
adanya kendala terbatasnya pengetahuan.anak di bidang hukum. Keadaan anak tersebut,
tentunya menyebabkan anak menjadi terbatas pula pengetahuannya mengenai apa yang
menjadi haknya, anak sering menjadi tidak mengerti apa yang harus ia perbuat. Ketiadaan
Penasehat Hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses pengadilan
disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak
memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia lebih memilih untuk
menghadapi perkaranya sendiri. Dewasa ini lembaga-lembaga kemasyarakatan dirasa
kurang turut berperan dalam membina anak yang berperkara secara pidana, hal ini
dipandang oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak merupakan salah satu contoh
penghambat untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Solusi : Ditempuh suatu usaha
dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum.
Keterangan yang dapat diberikan kepada anak jalannya proses persidangan dan
permasalahan hukum mengenai perkara anak. Penjelasan tersebut diberikan setiap kali
diadakan pemeriksaan atau persidangan, tentunya sebatas apa yang akan dilaksanakan
dalam sidang saat itu. Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat
pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Surat
pernyataan bermaterai tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Untuk
kepentingan dalam usaha pembinaan anak, Pengadilan Negeri Demak bekerjasama
dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan
mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak, kerjasama tersebut
bertujuan untuk membina anak dan untuk mencegah agar anak tidak mengulangi
perbuatannya lagi yaitu melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana