Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian di era sekarang
beragam dan berkembang sangat pesat, terutama di bidang dunia usaha. Kegiatan
usaha banyak membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan
mengembangkan potensi usaha, usaha antara pelaku usaha ini biasanya di
dasarkan dari kepercayaan antar pihak sebagai landasan utama untuk membangun
bisnis yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Perjanjian kerjasama salah
satunya adalah penitipan barang ( konsinyasi ). Dalam pelaksanaannya, perjanjian
penitipan barang ( konsinyasi ) memerlukan kerjasama yang baik dan barang yang
di jual harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada di
dalam Swalayan Gaya Kedungmundu. Dengan latar belakang tersebut penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penulisan hukum “
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG ( KONSINYASI ) DI
SWALAYAN GAYA KEDUNGMUNDU SEMARANG “. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian penitipan barang
(konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang, untuk mengetahui
masalah atau kendala yang ada di dalam pelaksanaan perjanjian penitipan barang
(konsinyasi) di Swalayan Kedungmundu Semarang apabila terjadi wanprestasi di
antara kedua belah pihak.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis sosiologis, yaitu dilakukan dengan cara pendekatan menggunakan bantuan
ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak
hanya berpedoman pada segi – segi yuridis semata. Namun dengan melihat
kenyataan dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif
analistis. Penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis
sehingga dapat lebih mudah untuk di fahami dan disimpulkan.
Berdasarkan penilitian ini diperoleh kesimpulan tentang prosedur
pelaksaanaan perjanjian penitipan barang ( konsinyasi ) di Swalayan Gaya
Kedungmundu Semarang, dimulai dari mengisi formulir tahap – tahap untuk bisa
bekerjasama dala hubungan konsinyasi, diperlukan suatu kesepakatan perjajian
dan tidak ada paksaan dari pihak lain sesuai pasal 1320 KUHPerdata hambatan
dalam pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) yang meliputi
hambatan internal dan eksternal. Upaya penyelesaian pelaksanaan perjanjian
penitipan barang (konsinyasi) meliputi dengan litigasi dan nonlitigasi misalnya
melalui jalur hukum dan musyawarah atau merundingkan.

Kata kunci : pelaksanaan perjanjian konsinyasi