Salah satu bentuk kejahatan sebagaimana peneliti kaji dalam hal ini adalah
pemalsuan surat. Terkait tindak pidana pemalsuan surat tersebut, penulis
melakukan kajian atas putusan tindak pidana sebagaimana dalam putusan
Pengadilan Negeri Slawi Nomor 182/Pid.B/2016/PN.Slw. Terdakwa didakwa
dengan dakwaan alternative, pertama dengan dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP
jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan kedua dengan dakwaan Pasal 266 ayat (1)
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam amar putusannya, hakim
menyatakan bahwa terdakwa Hertanti Pindayani Binti Sarwoko Tjitro Sarwono
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu
Pemalsuan Surat (Pasal 266 ayat (1) KUHP), membebaskan Terdakwa dari
dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebankan biaya berkas perkara
kepada Negara.
Pada penelitian sebagaimana peneliti lakukan, peneliti membahas
permasalahan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat di
Pengadilan Negeri Slawi, pertimbangan hakim dalam memutus bebas Terdakwa
dalam kasus pemalsuan surat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis
Sosiologis.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, proses
perkara yang dilakukan dari tahap pertama di Pengadilan Negeri Slawi hingga
Putusan Hakim sampai pada tahap Kasasi dikarenakan Terdakwa diputus bebas
oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juli 2017, Mahkamah Agung menolak
permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. Kedua, dalam dalam menjatuhkan
putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan
Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 182/Pid.B/2016/PN.Slw pada dasarnya terbukti,
tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan pelanggaran
hukum pidana, melainkan perbuatan pelanggaran Kode Etik PPAT. Hal tersebut
tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat.