RAFIDAH, RAFIDAH (2019) STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (579kB) | Download (579kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (112kB) | Download (112kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (9kB) | Download (9kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (67kB) | Download (67kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (424kB) | Download (424kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (424kB) | Download (424kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (390kB) | Download (390kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (303kB) | Download (303kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (115kB) | Download (115kB)

Abstract

Pertentangan pendapat mengenai penjatuhan pidana mati terhadap seorang pelaku
pidana pembunuhan sudah sejak lama menjadi polemik di negara Indonesia.
Terutama dari perspektif hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP).
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem sanksi pidana terhadap tindak
pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam dan seberapa jauh sistem
sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang dapat disumbangkan
dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP). Oleh karena itu, penulis membuat
beberapa rumusan masalah yang diantaranya: (1) Bagaimankah sistem sanksi
pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam ?
(2) Seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam
yang dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP)? Untuk
menjawab permasalahan serta tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan
yuridis normatif. Jenis datanya Data Sekunder meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui
penelitian kepustakaan. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa Sanksi pidana
pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam
sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat,
kifarat, dan hukuman ta‟zir. Meskipun dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan
bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuanketentuan

pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak
berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Namun Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islam terutama dalam kategori
jarimah ta„zir, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan
oleh pemerintah pusat. Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NAD
adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh
dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh
menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak saat itu sejumlah peraturan terkait
dengan hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah daerah NAD.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pembunuhan, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Hukum Islam.

Dosen Pembimbing:	R. Sugiharto, R. Sugiharto | nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2020 05:13
Last Modified:	13 Feb 2020 05:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15944

Actions (login required)

View Item